Sangat terlihat jelas bahwa posisi dan kekuasaan adalah nomor teratas dalam sebuah pemilihan kepala daerah, baik TK I, TK II, dan Presiden, bahkan dalam tingkatan kelurahan atau desa dan dusun.
Demi rakyat, pendidikan gratis, kesehatan gratis, untuk semua, sembako murah, dan lainnya adalah jargon-jargon murahan. Poto-poto yang terpampang di booklet, simpang jalan, stiker, jam, spanduk, dan lainnya dalam memikat para pemilih adalah wajah-wajah mereka yang narsis. Mereka menyatakan dirinya orang yang hebat, pas, tepat, berhati nurani dan sejenisnhya. Padahal mereka adalah adalah orang-orang yang siap melacurkan kepercayaan rakyat demi uang dan kesejahteraan keluarga serta kenalannya.
Tidak percaya? Coba selidik dan susuri dari sabang sampai Merauke berapa triliun uang negara dirampok secara sendiri-sendiri atau berjamaah oleh para anggota dewan, bupati, gubernur, sekertaris dewan, sekertaris daerah, dan rekanannya. Mereka membuat sesuatu aturan yang bisa terlihat "LEGAL" dalam merampok anggaran dari APBN, APBD, DAU, atau DAK di tiap wilayah/daerah.
Lalu bagaimana sikap kita semestinya?
Ya..., ini serbasalah. Tidak ikut milih, pasti ada yang terpilih dan jadi kepala. Ikut milih, wajah-wajah yang dicalonkan adalah wajah-wajah yang siap untuk rakus kekuasaan dan siap menebarkan KKN, money politic, artificial judgement, dan trick politik lainnya.Maka, ya..., mimilih calon yang terbaik dari keseluruhan kandidiat yang terburuk.
So, what???
Demi rakyat, pendidikan gratis, kesehatan gratis, untuk semua, sembako murah, dan lainnya adalah jargon-jargon murahan. Poto-poto yang terpampang di booklet, simpang jalan, stiker, jam, spanduk, dan lainnya dalam memikat para pemilih adalah wajah-wajah mereka yang narsis. Mereka menyatakan dirinya orang yang hebat, pas, tepat, berhati nurani dan sejenisnhya. Padahal mereka adalah adalah orang-orang yang siap melacurkan kepercayaan rakyat demi uang dan kesejahteraan keluarga serta kenalannya.
Tidak percaya? Coba selidik dan susuri dari sabang sampai Merauke berapa triliun uang negara dirampok secara sendiri-sendiri atau berjamaah oleh para anggota dewan, bupati, gubernur, sekertaris dewan, sekertaris daerah, dan rekanannya. Mereka membuat sesuatu aturan yang bisa terlihat "LEGAL" dalam merampok anggaran dari APBN, APBD, DAU, atau DAK di tiap wilayah/daerah.
Lalu bagaimana sikap kita semestinya?
Ya..., ini serbasalah. Tidak ikut milih, pasti ada yang terpilih dan jadi kepala. Ikut milih, wajah-wajah yang dicalonkan adalah wajah-wajah yang siap untuk rakus kekuasaan dan siap menebarkan KKN, money politic, artificial judgement, dan trick politik lainnya.Maka, ya..., mimilih calon yang terbaik dari keseluruhan kandidiat yang terburuk.
So, what???
No comments:
Post a Comment